Dana pembangunan Masjid Raya Al Jabbar Gedebage Bandung yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat hingga mencapai Rp1 triliun mendapatkan kritik dari warganet.
Pemilik akun @outstandjing mengatakan membangun masjid sebenarnya sebuah perbuatan yang mulia. Namun, kalau pembangunan memakai dana APBD, itu yang menjadi masalah. Ia mengatakan dana APBD berasal dari pembayar pajak yang punya latar belakang berbeda-beda.
Niat atau akad membayar pajak pun katanya, tidak untuk wakaf. Ia menambahkan dalam Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk membangun masjid.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan. Ia mengatakan, penggunaan dana negara, termasuk APBD itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.
Dalam forum itu, rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D.
“Masjid, gereja, pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif,” katanya seperti dikutip dari akun instagramnya.
Hal sama kata Ridwan, pernah terjadi pada pembangunan Masjid Istiqlal yang dibiayai Rp7 milia dengan APBN pada 1961.
Nah, berkaitan dengan pembangunan Masjid Al Jabbar, Ridwan Kamil mengatakan jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu.
“Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat,” katanya.
Nama Ridwan Kamil pun menjadi trending topic di Twitter dalam dua hari terakhir. Warga Bandung dan Jabar meramaikan tagar tersebut dengan pro-kontranya.
Beberapa di antara mereka menyoroti transportasi umum di Bandung yang harus dibenahi, apalagi terbukti antusiasme warga mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar menyebabkan kemacetan di jalan-jalan menuju lokasi masjid yang ada di Jl. Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.*